 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis |
Lintas Berita 24, Medan - Kekecewaan terhadap asuransi kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dirasakan juga oleh anggota Komisi C DPRD Medan, Godfried Effendi. Godfried mengaku enggan berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan meskipun ia sudah terdaftar.
Godfried lebih memilih menggunakan asuransi kesehatan swasta ketimbang BPJS. Banyaknya kasus di mana masyarakat kecewa terhadap BPJS Kesehatan mempengaruhi keputusannya untuk tidak menggunakan BPJS Kesehatan.
"Saya pakai Prudential. Memang BPJS saya ada juga. Tapi saya enggak pernah pakai BPJS karena saya yakin pelayanannya enggak bagus. Udah gitu kabur layanannya. Orang banyak mengira kalau pakai BPJS, penyakit dari A sampai Z bisa ditanggung. Ternyata di tengah jalan, begitu mau diklaim, enggak bisa. Harus ini, harus itu. Saudara-saudara saya banyak mengadu sama saya. Mereka mengaku dibola-bola," kata Godfried kepadatribun-medan.com, Jumat (4/3/2016).
Menurut Godfried, dirinya sering mendapat pengaduan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari obat yang diberikan hingga proses klaim, tidak transparan dan merepotkan.
"Prosedur dan pelayanan BPJS ini sering kabur. Itu harus dijelaskan. Seharusnya dijelaskan mana yang bisa di-cover mana yang tidak. Jadi kita bisa pakai yang lain. Banyak yang kabur. Abu-abu semua. Spesifikasi rumah sakit itu juga kabur. Kalau swasta jelas dia. Rumah sakit mana, pelayanannya bagus, apa aja yang tertanggung, jelas dia. Kalau BPJS ini gak jelas. Pelayanan dokternya pun gak maksimal. Beda kali kalau kita pakai uang sendiri," katanya.
Godfried pun terkejut dengan kabar bahwa pegawai BPJS Kesehatan menggunakan Inhealth.
"Pegawai BPJS sendiri aja masih pakai Inhealth. Itu patut disesalkan," ujarnya.
Ia menambahkan, layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan di rumah-rumah sakit atau faskes BPJS Kesehatan, harus benar-benar melayani dengan baik.
"Jangan hanya seolah-olah menjadi pelengkap. Jangan-jangan, rumah-rumah sakit itu membuat sarana BPJS, menerima pasien BPJS karena takut izinnya dicabut. Jadi hanya pelengkap aja. Takutnya mereka itu karena keterpaksaan, atau enggak siap, atau takut statusnya turun. Misalnya yang tadinya tipe A turun jadi tipe B, kalau gak mau menampung pasien BPJS," katanya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, juga pernah kecewa terhadap pelayanan asuransi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu.
Saat itu, adik kandung Duma, Daulat Hutagalung yang mengalami sakit jantung, dirawat di RS Royal Prima. Enam hari dirawat di sana, pihak keluarga kemudian ingin memindahkan Daulat ke RS Siloam.
Dame terkejut karena baru mengetahui bahwa jaminan dari BPJS Kesehatan dibatalkan apabila pasien pulang atas permintaan sendiri (PAPS).
"Saya minta pelayanan BPJS itu diperbaikilah. Tolonglah pemerintah juga memperhatikan. Kalau bisa dokter-dokternya yang agak berpengalamanlah. Jangan mentang-mentang BPJS dokternya dokter yang muda-muda disuruh. Kemudian obatnya juga yang baguslah dikasih. Jangan karena BPJS obatnya cuma obat biasa. Pelayanannya itulah paling penting dibagusi," ujarnya.
Sumber : Tribun Medan
