 |
| Rajudin Sagala, anggota DPRD Medan. |
Lintas Berita 24, Medan - Komisi B DPRD Medan akan memanggil
pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meminta
penjelasan terkait adanya sejumlah laporan masyarakat yang mengaku kecewa atas
layanan kesehatan yang dikelola oleh lembaga tersebut.
Dalam pemanggilan nanti, DPRD Medan juga akan mempertanyakan
perihal pegawai BPJS Kesehatan yang memakai asuransi kesehatan lain.
"Itu sangat disayangkan. Mereka yang mengelola BPJS,
mereka kok masih pakai yang lain? Berarti mereka tidak percaya dengan layanan
yang mereka buat. Kami sudah mengadendakan. Mungkin awal April," ujar
anggota Komisi B, Rajudin Sagala, Senin (7/3/2016).
Rajudin mengatakan, dirinya telah menerima puluhan kasus
dari masyarakat. Di antaranya adalah banyak masyarakat yang berobat dengan
asuransi BPJS Kesehatan kecewa karena ketika tiba di rumah sakit, pihak rumah
sakit menyatakan kamar telah penuh.
"Saya sudah mencatat sebanyak tiga halaman. Puluhan
kasus masuk ke saya. Macam-macam. Ada juga kasus mengurus BPJS di sana ngantri,
sebelum dzuhur udah ditutup. Mereka hanya menerima pendaftaran BPJS hanya dari
jam setengah 9 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu gak terima lagi. Terus ada
calo-calo yang bermain di situ. Kalau mau cepat lewat belakang. Kalau
masyarakat umum harus antri. Itupun jam 12 sudah ditutup," katanya.
Diungkap Rajudin, ia sendiri pernah dikecewakan saat membawa
anaknya berobat dengan asuransi BPJS Kesehatan.
"Waktu itu anak saya panas tinggi. Berobat pakai BPJS
ke RS SA, dekat rumah saya. Berhubung waku itu malam, waktu itu jam setengah delapan.
Dokter anaknya gak ada. Mereka harus konfrimasi dulu katanya. Akhirnya kami
dikasih rujukan ke RS MT. Tapi sampai di sana ditolak. Alasannya gak darurat,
padahal anak saya gak sadarkan diri. Kemudian saya telepon orang BPJS. Waktu
itu langsung diangkat sama Ibu Mariamah. Waktu itu dia tegur rumah sakit
itu," katanya.
Namun, kata Rajudin, kasus terbanyak adalah rumah sakit yang
cenderung enggan melayani pasien BPJS Kesehatan.
"Yang paling sering dirasakan masyarakat yang mengadu
ke saya, mereka bilang rumah sakit sering mengatakan kamarnya penuh. Entah itu
RS RP atau RS MT. Tapi ternyata, waktu saya menyamar sebagai pasien biasa yang
gak pakai BPJS, ternyata kamarnya masih ada," katanya.
"Makanya saat RDP kemarin saya pertanyakan. Tetapi
belum ada perbaikan juga. Empat hari yang lalu masih juga terjadi hal yang
sama. Kejadiannya di RS MT. Saya sebut aja nama pasiennya, namanya David. Dia
ada tumor di pahanya. Kata orang MT wajib operasi. Setelah itu, ketika dia
mendaftar atas nama pasien BPJS, dibilang udah penuh semua kelas. Kelas I, II,
III, yang ada dibilang cuma kelas VIP. Sementara BPJS-nya cuma kelas II. Begitu
saya nelpon pakai nomor lain, ternyata kamar kelas II itu ada. Tetapi bukan
atas nama BPJS, tapi umum," katanya.
Menurut Rajudin, BPJS Kesehatan tak siap menjadi
penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Baik dari sisi SDM maupun dari sisi sistem, mereka gak
siap. Yang paling gawat banyak rumah sakit dapat rujukan dari puskesmas ataupun
dari faskes yang mereka tunjuk, ternyata belum tahu sudah penuh atau belum,
apakah ada dokternya atau tidak. Sampai di tempat belum tentu bisa
dilayani," katanya.
Sumber : Tribun Medan
