Penjajahan bentuk baru itu perlu diwaspadai. Petani telah terusir dari tanahnya. Pertanian yang tidak menguntungkan dan tidak diproteksi negara menyebabkan mereka kabur ke kota mencari penghidupan. Tanahnya dijual untuk dikonversi. Dan lambat tapi pasti seluruh kebutuhan pangan akan dipasok dari luar negeri.
Pasar tradisional juga hilang satu demi satu digantikan super-market asing. Pasar sebagai penambal kebutuhan masyarakat desa itu kini tidak ada denyutnya lagi. Itu penyebab desa lumpuh, urbanisasi menggila, eksodus rakyat cilik memenuhi perkotaan.
Asing telah menjarah negeri ini hingga ke pelosok negeri. Mereka menjual produk dengan merek mereka, dan tabu mentoleransi produk lokal dengan alasan kualitas jeblok dan kontinuitas yang tidak terjamin. Bersembunyi di balik pasar bebas yang bebas bagi asing, maka segala kebutuhan rumahtangga, di rumah-rumah mewah sampai gubuk reyot negeri ini telah berubah menjadi etalase produk asing.
Ya, melihat Indonesia dasawarsa terakhir memang membuat kita terheran-heran. Pasar rakyat hilang digantikan supermarket asing. Produk lokal tersingkir digerus produk asing. Dan jika melirik data soal itu, betul-betul hati terasa getir. Bulu kuduk berdiri, karena negeri ini memang benar-benar sudah terjajah.
Pampangan angka menyebut, buah yang beredar di negeri ini 80% merupakan buah impor. Tepung terigu 80% impor. Gandum 100% impor. Mamin (Makanan dan minuman) 80% impor. Garmen 70% impor. Elektronik dan aksesorisnya 90% impor. Gula putih dan gula mentah (raw sugar) 70% impor. Garam 70% impor.
Daftar impor itu semakin panjang dengan sapi dan daging impor. Kedelai, jagung, beras, benih dan sayuran impor. Ikan, rokok, makanan suplemen, produk herbal impor, plus supermarket, perusahaan waralaba asing yang menguasai 80% pasar di negeri ini.
Data itu mengesankan negeri ini memang bukan negara berdaulat. Bukan negara layaknya negara yang punya presiden dan menteri. Yang punya sektor pertanian, industry, perdagangan, dan rakyat yang punya etos keras. Sebab jika punya itu, tentu para pejabatnya malu sebagai pemangku negara yang tidak mandiri. Negara diobok-obok asing, dimain-mainkan, dan sekadar dibuat pasar produk mereka.
Tapi rasa malu itu tidak ada. Dari tahun ke tahun menyimak program pemerintah ternyata hanya bualan. Slogan swasembada tidak kunjung swasembada. Optimis diucapkan, terlupakan manakala waktu telah berlalu. Saling menyalahkan saat ditanyakan ketidak-berhasilannya, dan saling tuding tatkala dikritisi kegagalannya. Malah ada yang lucu, menteri menyalahkan Tuhan.
Kegagalan demi kegagalan itu tidak pernah diakui sebagai kegagalan. Pasar bebas yang meluberkan produk impor dan cadangan devisa membaik dianggap sebagai keberhasilan. Hebat melola negara, kendati di tengah kemiskinan, banyaknya pengangguran, asing merajalela, dan kian membengkaknya golongan kuli setelah kalah sebagai petani dan nelayan. Malah sekarang sedang digagas, menciptakan rakyat kelompok pengemis, diberi sumbangan uang tunai.
Itu karena pemimpin yang ada, kalaulah ada, keasyikan duduk di menara gading. Keenakan di kursi empuk dengan segala fasilitas mewah. Akibatnya terjadilah reinkarnasi megaloman yang tidak mampu melihat penderitaan rakyat. Tergencet asing, selalu disalahkan pemerintah sebagai rakyat miskin, bodoh, dan tidak kenal tatanan dunia baru, globalisasi, go international.
Ya, pemimpin kita keblinger dengan pandangan itu. Nasionalismenya hilang dikikis pujian yang membunuh. Mirip Nagabonar terjangkit dejavu. Lupa filosofi global yang kembali ke akar. Sama dan sebangun dengan seni modern yang kembali ke tradisi. Padahal nasionalisme itulah tradisi itu.
Ketika zaman Orde Baru yang dicap sebagai pemerintahan korup itu saya masih ingat program candak-kulak. Ini Inpres di era Soeharto. Banyak uang ditebar pada rakyat, dikreditkan dan macet. Kredit macet itu bukan dianggap kegagalan. Sebab ukuran gagal dan berhasil memang bukan soal uang kembali. Jika kredit itu macet tetapi taraf hidup rakyat membaik, itu bukti program Inpres itu berhasil. Perlu digaris-bawahi, kesejahteraan rakyat tolok ukurnya. Bukan yang lain.
Zaman Soeharto petani juga mendapat perhatian. Kendati di sana-sini ada yang korupsi, tetapi hubungan petani dan pemerintah masih nyambung. Ada Bimas dan Inmas, juga rutin kelompencapir untuk sosialisasi berbagai program cocok-tanam dan pembangunan.
Sekarang pelibatan rakyat itu, terutama petani dan nelayan, hampir tidak ada. Pemimpin malas anjangsana ke desa-desa. Rakyat miskin yang lapar diberi beras miskin. Rakyat yang butuh uang diberi uang langsung, cash and carry. Dan yang tidak mampu bayar sekolah anak digratiskan.
Sedang jika stok beras menipis impor, gula kurang impor, garam tidak mencukupi impor, daging sulit impor, dan semuanya serba instan dilakukan pemimpin negeri ini. Sikap menggampangkan itu mengerucut menjadi moda di sekeliling kita. Asing menguasai semuanya.
Para pemimpin lupa, ketergantungan terhadap asing itu akan menyulut rakyat berontak terhadap pemerintahnya. Itu karena pemerintah tidak memberdayakan rakyat, mirip zaman legalisasi candu di Cina, rakyat kehilangan nasionalisme, tidak punya semangat bela negara, karena semua bahagia dalam keteleran narkotika. Adakah dengan begitu rakyat perlu merevolusi pemimpinnya? Apakah revolusi sosial solusi tepat untuk memperbaiki negeri ini?
Jangan! Menegasikan pemimpin kehilangan nasionalisme tidaklah baik dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Hasilnya akan lebih parah ketimbang Irak dan Libya pasca diadu-domba. Cara yang terbaik adalah dengan mengingatkan dan berdoa. Menyadarkan pemimpin agar mensejahterakan rakyatnya, dan berpikir untuk mengambil langkah, menciptakan kemandirian bangsa serta negaranya.
Kita juga boleh melakukan itu seraya bermimpi tentang Korea Utara, negeri kecil yang diperhitungkan dunia, atau mengangankan lahirnya Ahmadinejad di negeri ini, pemimpin santun, berkarakter dan sederhana, tetapi kawan maupun lawan selalu tabik padanya.
Kapankah kemerdekaan ekonomi itu mampu kita raih, saudaraku?
Sumber : Swasembada.net dan Trias Politica
